Info Bisnis

Pengertian dari Klimatologi dan Geofisika

Written By Cah Arselo on Thursday, December 13, 2018 | 7:04 PM

Sobatq kali ini saya ingin share tentang Pengertian dari Klimatologi dan Geofisika yang akhir akhir ini sering digunakan istilahnya pada saat ramalan cuaca, dimana bidang ilmu ini mungkin bisa menjadi acuan atau jurusan pendidikan bagi teman-teman atau adik adik yang ingin menuntut ilmu diperguruan tinggi nanti.

Klimatologi adalah studi mengenai iklim, secara ilmiah didefinisikan sebagai kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Pada ilmu inilah nanti akan dipelajari tentang bagaimana memprediksi iklim atau cuaca, arah angin, efek dari kecepatan angin dll.

Geofisika adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip-prinsip fisika. Di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas atmosferis dan fisika ionosfer. pada bidang ilmu inilah nanti akan dipelajari tentang bumi, lapisan bumi, lempeng bumi, lempeng dasar laut, penyebab gempa bumi, komponen bumi dll.

itulah sobatq tentang pengertian dari klimatologi dan geofisika yang dapat saya bagikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan membuat semangat adik adik untuk mempelajari IPA (ilmu pengetahuan alam) karena IPA itu sangatlah asyik, semuanya nyata (real).
7:04 PM | 0 comments | Read More

Asal dan Arti Bajingan

Written By Putera Gembala on Wednesday, October 26, 2016 | 9:13 PM

Arti kata sebenarnya dari Bajingan, Selamat pagi

Bajingan adalah sebuah istilah kata yang muncul di tanah Jawa untuk menunjuk seorang pengendara (sopir) gerobak sapi. Lantas kenapa istilah bajingan kemudian bergeser menjadi sebuah kata makian? Padahal kata itu adalah merujuk sebuah profesi seseorang?
Dahulu kala pada tahun 1940 an, di daerah Banyumas sarana transportasi sangat sulit untuk ditemui. Masyarakat yang ingin berkegiatan di kota seperti berdagang, atau hanya mejeng biasanya menggunakan jasa gerobak sapi (cikar). Pada saat itu gerobak sapi merupakan satu satunya alat transportasi yang bisa diandalkan oleh masyarakat pinggiran untuk membawa mereka ke kota, selain berjalan kaki.
Namun kedatangan  cikar yang disopiri oleh Bajingan ini tidak menentu, bisa siang hari, pagi hari, bahkan tengah malam. Karena ketidakpastian waktu tersebut, masyarakat yang ingin numpang gerobak sapi terpaksa jalan kaki jika.
Nah.. Karena itulah keluar kalimat sedikit sindiran atau umpatan seperti ini : “Bajingan suwe tenan to tekane!” (bahasa Jawa) yang artinya: “Bajingan lama sekali sih datengnya”. Dari situ Bajingan mengalami pergeseran makna menjadi kata umpatan.
Dahulu, umpatan bajingan hanya digunakan sebagai analogi atas keterlambatan sesuatu atau seseorang, misalnya “Seka ngendi bae kowe, suwe temen to kaya bajingan” yang artinya: Darimana saja kamu, lama sekali seperti bajingan. Namun pada masa sekarang, bajingan menjadi kata umpatan yang lebih umum dan tidak merujuk pada kekesalan mengenai keterlambatan atas sesuatu.

9:13 PM | 7 comments | Read More

Inilah ISI PERPPU PILKADA 2014 yang di tanda tangani SBY

Written By Putera Gembala on Friday, October 3, 2014 | 8:15 AM

Sobat Antar Berita, akhir-akhi ini berita politik di Indonesia sedang heboh dengan adanya UU pilkada yang pemilihannya di pilih oleh DPRD. Adapun pilkada yang dimaksud adalah pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Banyak yang tidak setuju dengan UU tersebut, sampai dilakukan PK ke MK dan akhirnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Oktober 2014 menyampaikan Perppu Pilkada 2014 untuk menjawab ketidakpastian payung hukum tentang Pilkada. 

Inilah ISI PERPPU PILKADA 2014 yang telah ditanda tangani oleh SBY, semoga ini menjadi Final dari polemik yang terjadi dalam beberapa minggu ini :

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (2/10/2014) menandatangani dua perppu yaitu Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sekaligus mencabut UU No 22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD dan Perppu No 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda.

ISI PERPPU PILKADA 2014
1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2)
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205).
3. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah. (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d).
4. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200).
5. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69).
6. Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76).
7. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47).
8. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c).
9. Larangan pelibatan aparat birokrasi yang meyebabkan Pilkada tidak netral (Pasal 70).
10. Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-Pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71).
11. Pengaturan yang jelas, akuntabel dan tranparan terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159).
12. Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195).
13. Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1)).
14. Pengaturan ambang batas bagi Parpol atau gabungan Parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41).
15. Penyelesaian sengketa hanya 2 tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157).
16. Larangan pemanfaatan program/kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3)).
17. Gugatan perselisihan hasil Pilkada ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).

Agar regulasinya tidak saling bertentangan, Presiden juga menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda).

Menurut Denny, Perppu tersebut berisi dua hal penting, pertama menghapus tugas dan wewenang DPRD Provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian (Pasal I angka 1).

Kedua, menghapus tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal I angka 2).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (2/10/2014) menandatangani dua perppu yaitu Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sekaligus mencabut UU No 22 tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD dan Perppu No 2 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda.
Isi Perppu Pilkada:
1. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota langsung oleh rakyat (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2)
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku UU No 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang mengatur pelaksanaan Pilkada secara tidak langsung oleh DPRD (Pasal 205).
3. Adanya uji publik calon kepala daerah agar dapat mencegah calon yang integritasnya buruk dan kemampuannya rendah. (Pasal 1 angka 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf b, dan Pasal 7 huruf d).
4. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan (Pasal 3, Pasal 65 ayat (1) huruf c, d, e dan f, serta ayat (2), dan Pasal 200).
5. Pembatasan kampanye terbuka agar menghemat biaya dan mencegah konflik horizontal (Pasal 69).
6. Pengaturan akuntabilitas penggunaan dana kampanye (Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76).
7. Larangan politik uang dan biaya sewa parpol pengusung yang dapat berdampak pada tindakan penyalahgunaan wewenang (Pasal 47).
8. Larangan kampanye hitam yang dapat menimbulkan konflik horizontal (Pasal 68 huruf c).
9. Larangan pelibatan aparat birokrasi yang meyebabkan Pilkada tidak netral (Pasal 70).
10. Larangan mencopot jabatan aparat birokrasi pasca-Pilkada karena dianggap tidak mendukung calon (Pasal 71).
11. Pengaturan yang jelas, akuntabel dan tranparan terkait penyelesaian sengketa hasil Pilkada (Bab XX Pasal 136 sd 159).
12. Pengaturan tanggung jawab calon atas kerusakan yang dilakukan oleh pendukung (Pasal 69 huruf g, Pasal 195).
13. Pilkada serentak (Pasal 3 ayat (1)).
14. Pengaturan ambang batas bagi Parpol atau gabungan Parpol yang akan mendaftarkan calon di KPU (Pasal 40, Pasal 41).
15. Penyelesaian sengketa hanya 2 tingkat, yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung (Pasal 157).
16. Larangan pemanfaatan program/kegiatan di daerah untuk kegiatan kampanye petahana (Pasal 71 ayat (3)).
17. Gugatan perselisihan hasil Pilkada ke Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan (Pasal 156 ayat (2).
Agar regulasinya tidak saling bertentangan, Presiden juga menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Perppu Pemda).
Menurut Denny, Perppu tersebut berisi dua hal penting, pertama menghapus tugas dan wewenang DPRD Provinsi untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian (Pasal I angka 1).
Kedua, menghapus tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wali kota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian (Pasal I angka 2).
- See more at: http://www.siagaindonesia.com/2014/10/isi-perppu-pilkada#sthash.GbOuiHuf.dpuf
8:15 AM | 4 comments | Read More